BEM KM UMRAH : Kesejahteraan Masyarakat Maritim Representasi Indonesia

BEM KM UMRAH melakukan Refleksi 77 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia didepan Tugu Proklamasi Kota Tanjungpinang. Selasa (16/8).

TANJUNGPINANG – BADAN Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (BEM KM UMRAH) melakukan Refleksi 77 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengadakan refleksi didepan Tugu Proklamasi kota Tanjungpinang, dengan dua pernyataan, yakni tentang kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum, dan kesejahteraan masyarakat maritim secara khusus. Sebagai harapan yang tertuang didalam Pancasila sila Kelima yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Indonesia dikenal dimata dunia sebagai negara maritim, akan tetapi sampai dengan 77 tahun negara Indonesia, Indonesia masih ragu ragu melangkah sebagai bangsa yang memang berciri khas kemaritiman. Negara maritim seakan akan hanya sebatas cerita sejarah pendirian bangsa, bukan sebagai dasar membangun bangsa dan negara, padahal jikalau Indonesia dikenal sebagai negara maritim sehasrunya Indonesia harus merepresentasikan negara maritim itu secara konseptual dan kongkrit. Masyarakat maritim dipesisir juga berhak mendapatkan kesejahteraan seperti masyarakat di kota – kota imbuh Presiden Mahasiswa UMRAH, Alfi Riyan Syafutra Selasa (16/8).

Read More

Alfi Riyan menambahkan, refleksi ini digagas untuk menyampaikan bahwasanya masyarakat Indonesia belum benar benar mendaptkan kesejahteraan, khususnya masyarakat maritim di pesisir pulau pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bicara kesejahteraan masyarakat maritim adalah ejawantah Indonesia sebagai negara Maritim dan bicara tentang wajah negara Indonesia “, ujar dia.

BEM KM URMAH, lanjut AlfiRiyan, Kesejahteran Masyarakat Maritim adalah jawaban untuk negara dalam menghadapi dan sikap menjawab klaim negara Maritim.

Menurut dia di momentum kemerdekaan ini, negara harus evaluasi besar besaran dan harus memperhatikan masyarakat Maritim di pesisir daerah perbatasan, dipulau pulau dan daerah daerah maritim lain nya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi harus fokus ke arah kemaritiman, baik itu tentang Nelayan, Perhubungan, Telekomunikasi dan Pertahanan dan Keamanan Maritim. (Red)

Related posts