SUARAINDONESIA.MEDIA, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ingin memastikan anggaran yang akan disusun dalam rencana kerja (Renja) Pemprov Kepri tahun 2022 harus tepat sasaran, efektif dan efisien.
Kemudian mampu menjawab seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.
Demikian disampaikan Gubernur Ansar Ahmad menjawab awak media di sela-sela rapat dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Utama Kantor Gubernur Kepri, Rabu 4 Agustus 2021.
Gubernur Ansar Ahmad akan terus mencermati setiap mata anggaran yang disusun masing-masing OPD.
Dirinya ingin setiap anggaran yang disusun harus berbasis kinerja, transparan, punya nilai akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD harus bisa dipertanggungjawabkan, digunakan dan dikelola secara transparan serta diperuntukkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Tidak hanya itu, Gubernur Ansar juga menyampaikan tata kelola setiap anggaran yang dituangkan dalam program kerja di OPD harus baik, tepat sasaran.
Semuanya harus dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, serta melalui proses cepat dengan manfaat maksimal untuk masyarakat.
“Kecepatan dan ketepatan itu penting. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dan tepat dibelanjakan untuk masyarakat. Situasi seperti saat ini kita sedang ditunggu oleh masyarakat dengan program kerja yang jelas, terukur dan menjawab keluhan mereka,” jelas Ansar Ahmad.
Gubernur Ansar juga menegaskan pentingnya langkah yang cepat, tepat, efisien, dan akuntabilitas dalam implementasi program kerja yang tersusun dalam APBD.
Hal itu penting katanya karena di tahun 2022, situasi masih belum stabil dan diperlukan langkah yang extraordinary dalam pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau.
Dari pantauan di lapangan, setidaknya hari ini ada 7 OPD yang digilir rapat oleh Gubernur Ansar Ahmad.
Rapat dimulai pukul 07.30 itu berakhir sampai pukul 20.00 malam.
Ketujuh OPD tersebut di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Masing-masing OPD diminta untuk mempresentasikan program kerja dan pengganggaran yang disusun yang akan dimasukkan dalam APBD tahun 2022. Tidak sedikit, anggaran yang diajukan oleh OPD ditolak oleh Ansar Ahmad karena dinilai mubazir dan tidak tepat sasaran.
“Kita ingin semua bekerja dengan baik dengan program kerja yang betul-betul untuk membangun Kepulauan Riau yang lebih baik,” pungkasnya.(*)
