KEPRI – DIKUTIP dari media online samudrakepri.co.id, Ronny War salah seorang Wartawan yang bekerja disalah satu media lokal di Kepri yang medianya dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Dewan Pers.
Menurutnya, ada diskriminasi dan favoritisme terhadap media-media tertentu. Ia juga mengecam pernyataan Ninik Rahayu, ketua Dewan Pers, yang membantah adanya praktik tidak profesional dalam verifikasi media.
“Dewan Pers tidak menjalankan verifikasi media dengan jelas dan adil. Dewan Pers hanya memperhatikan kepentingan bisnis media, bukan kualitas dan integritas jurnalisme,” ujar Ronny war, Selasa (5/3).
Menurut Ronny, Dewan Pers menggunakan instrumen verifikasi media tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan media-media di Indonesia.
Dijelaskannya, instrumen-instrumen ini mengatur hal-hal yang tidak relevan dan tidak realistis dalam jurnalisme, seperti kode etik, hak dan kewajiban wartawan, perlindungan sumber, penyelesaian sengketa, hingga pengelolaan media Siber.
“Banyak media yang tidak memiliki sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam instrumen tersebut. Dewan Pers hanya memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian yang sebenarnya hanya sebagai alasan untuk menolak media tersebut. Jika media tersebut tidak mengindahkan rekomendasi Dewan Pers, maka media tersebut tidak akan mendapatkan status terverifikasi,” papar Ronny war.
Bahkan Ronny menilai tim yang ditugaskan Dewan Pers untuk menverifikasi tidak independen dan tidak kompeten dalam bidang jurnalisme yang terdiri dari organisasi pers, dan akademisi yang memiliki kepentingan atau afiliasi dengan media-media tertentu.
“Tim verifikator tidak berkompeten di bidang jurnalisme. Mereka bekerja tidak independen dan tidak bertanggung jawab kepada media-media yang di verifikasi,” tutup Ronny war. (Red/samudrakepri.co.id)
