SUARA INDONESIA.MEDIA – KALIMANTAN. Jokowi pada Selasa (24/8) meninjau ruas jalan tol sepanjang 97 km yang baru rampung, yang menghubungkan dua kota terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, Balikpapan dan Samarinda.
Dengan Jokowi sekarang dalam masa jabatan kedua dan terakhirnya, pengumuman tersebut menunjukkan dorongan baru untuk rencana relokasi, solusi yang diusulkan untuk kepadatan penduduk Jakarta, polusi, dan risiko banjir, tulis media Jepang Nikkei Asia.
Tidak hanya itu jalan tol pertama di Kalimantan, tetapi itu juga menyediakan akses ke lokasi yang direncanakan untuk ibu kota baru Indonesia di kawasan yang sekarang berhutan.
“Untuk membangun ibu kota baru, aspek yang paling penting adalah akses infrastruktur ke daerah untuk mengirimkan logistik,” ucap Jokowi dalam siaran pidato di YouTube, disadur dari Nikkei Asia.
“Kami sedang memeriksa lokasi untuk melihat secara detail di mana (kita dapat membangun) pelabuhan, bandara, dll, yang berarti rencana ibu kota baru masih berjalan.”
Tak lama setelah pemilihannya kembali pada 2019, Jokowi mengumumkan rencana senilai Rp466 triliun untuk memindahkan ibu kota administratif Indonesia ke Kalimantan Timur, dengan alasan kemacetan kronis dan fondasi tenggelamnya Jakarta, serta kebutuhan untuk memacu kegiatan ekonomi dan pertumbuhan di bagian timur Indonesia. Jakarta akan tetap menjadi pusat keuangan dan komersial negara.
Tetapi rencana itu mundur selama pandemi, seiring pemerintah merealokasi sebagian besar anggaran dan perhatiannya untuk mengatasi krisis kesehatan negara, dan dampaknya terhadap ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini.
Sesaat sebelum pandemi, proyek tersebut telah menarik orang-orang seperti CEO SoftBank Group Masayoshi Son, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sejak itu, tidak disebutkan keterlibatan mereka.
Sekarang, pemindahan ibu kota telah mendapat rasa urgensi baru, Nikkei Asia menekankan.
Kelompok lingkungan Greenpeace dalam laporannya pada Juni memperingatkan, Jakarta menghadapi “ancaman ganda” dari naiknya permukaan laut dan tenggelamnya tanah, di mana 17% dari luas daratan kota diproyeksikan berada di bawah permukaan laut pada 2030.
Sebuah artikel terbaru yang diterbitkan di situs arsitektur Rethinking The Future, menegaskan apa yang sudah diketahui penduduk Jakarta: kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara ini (dengan populasi sekitar 11 juta jiwa) adalah “ibu kota yang sangat padat yang tersedak asap dan tenggelam dalam air yang tercemar”.
Artikel itu juga menyebut Jakarta sebagai “tempat dengan rancangan terburuk” di planet ini.
Tetapi penundaan yang didorong oleh pandemi telah menimbulkan keraguan apakah Jokowi akan dapat meletakkan dasar yang cukup bagi proyek ibu kota untuk dilanjutkan dan memulai pemindahan ibu kota sebelum akhir masa jabatannya pada Oktober 2024.
Pertanyaan penting lainnya adalah, apakah penggantinya akan melanjutkan proyek tersebut.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (yang merupakan musuh bebuyutan Jokowi dalam pemilu 2014 dan 2019 sebelum ia bergabung dengan kabinet), secara konsisten memimpin survei tentang calon presiden Indonesia berikutnya selama dua tahun terakhir.
Pada Selasa (24/8), Prabowo menyatakan mendukung rencana pemindahan ibu kota, saat mendampingi Jokowi dalam peninjauan lokasi.
“Saya memberikan saran kepada presiden bahwa ini adalah rencana strategis dan kita harus berani memindahkan ibu kota,” ucap Prabowo, dikutip Nikkei Asia.
“Saya pikir itu sudah direncanakan dengan sangat baik, dengan banyak studi (yang relevan) dilakukan,” sambung mantan jenderal angkatan darat itu. “Saya sangat mendukung dan mengatakan kepada presiden bahwa kita harus melanjutkannya.”
Perlu diketahui, ini merupakan kali pertama Jokowi kembali angkat bicara mengenai proyek ibu kota baru. Bahkan dalam dua tahun terakhir, Jokowi sama sekali tak menyinggung kelanjutan rencana dari pembangunan Ibu Kota baru dalam Pidato Kenegaraan, catat CNBC Indonesia.
Beberapa hari sebelumnya Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan juga memastikan kelanjutan mega proyek tersebut.
Menurut Rionald Silaban pembahasan terkait ibu kota baru yang terus dilakukan adalah mengenai pembiayaan dan juga penataannya. “Jadi progresnya berjalan terus. Lead-nya adalah Bappenas,” tegasnya.
“Jadi saat ini masih terus difinalisasi dan diskusi antar Kementerian sudah dilakukan,” jelasnya pada Jumat (20/8) dikutip dari CNBC Indonesia.
Sebagai informasi, dalam RAPBN 2022 beserta nota keuangannya, anggaran untuk pembangunan ibu kota baru tidak ditetapkan seperti pada tahun ini. Meski demikian, Presiden Joko Widodo, kata media Turki Anadolu Agency, tetap berencana untuk meletakkan batu pertama istana kepresidenan pada tahun ini.
