KEPRI – GUBERNUR Kepulauan Riau Ansar Ahmad SE MM menegaskan jika pihaknya harus mencari cara agar Ketimpangan (Disparitas) pembangunan setiap wilayah di Provinsi Kepulauan Riau tidak terjadi di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia.
Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun 2024 sebesar Rp4,34 Triliun. Gubernur Ansar menjelaskan dari jumlah APBD riil yang dapat dipergunakan hanya sebesar Rp3,8 Triliun. Sebesar Rp1,5 Triliun dikhususkan untuk pembangunan di bidang Pendidikan dan Kesehatan.
“Dan hampir 70 persen dana pendidikan mengalir ke Kota Batam mengingat jumlah sekolah dan guru memang paling banyak di Kota Batam,” Kata Gubernur Ansar di hadapan masyarakat Natuna dan Anambas, Selasa (7/5/2024).
Dari Rp3,8 Triliun angaran yang ada, Pemprov Kepri disebut Gubernur Ansar kemudian harus membaginya lagi.
Untuk Dana Aspirasi 45 anggota DPRD sebesar Rp150 Miliar, Pembiayaan 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bantuan Rumah Ibadah, Yayasan dan sebagainya, serta melaksanakan pembangunan di Tujuh Kabupaten/Kota.
Disparitas pembangunan di Kepri sulit dihindari dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki masing-masing Daerah. Rata-rata Kabupaten/Kota di Kepri mengelola sekitar Rp1 Triliun APBD. Hanya Kota Batam memiliki anggaran pendapatan/belanja lebih besar.
Kota Batam dijelaskan, Gubernur Kepri memiliki anggaran mencapai Rp.6 Triliun. Dana APBD Kota Batam sebesar Rp.3,3 Triliun dan Rp2,6 Triliun dana APBN melalui BP Batam.
” Juga ditambah dengan dukungan pihak swasta di Kota Batam yang sangat kuat,” sebut Gubernur Ansar.
Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antar wilayah, lanjut Gubernur Ansar, maka pihaknya harus mencari cara untuk menghindari hal itu.
Salah satunya dengan mencari sumber dana di Pemerintah Pusat serta pengoptimalan Dana CSR ( Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial).
“Kita tidak segan menongkrongi Kementrian, juga berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kepri,” tegas Ansar.
Upaya tersebut sejauh ini membuahkan hasil. Sejumlah pembangunan Kabupaten/Kota di Kepri dapat dilaksanakan melalui dana APBN.
Misalnya, tahun lalu Pemprop Kepri mendapatkan bantuan Dana Impres sebesar Rp700 Miliar. Salah satunya pembangunan jalan Kuala Maras, Jemaja. Kemudian Kepri juga mendapatkan dana hampir Rp400 Miliar dari Kementrian Perhubungan.
Dari dana tersebut antaranya dipergunakan untuk penyelesaian pembangunan Pelabuhan Roro di Jemaja yang menghabiskan anggaran sebesar Rp30 Miliar,Bantuan kapal Roro Bahtera Nusantara 01 dan 03, serta merevitalisasi seluruh pelabuhan yang ada di Kabupaten Natuna.
Selain itu, Kepri mendapatkan dana senilai Rp60 Miliar dalam Dua tahun tahapan revitalisasi Pulau Penyengat.
“Alhamdulillah, Pulau Penyengat sekarang sudah lebih tertata. Kunjungan wisatawan juga telah meningkat,” ujar Gubernur Ansar.
Ansar menyebut jika APBD Kepri lebih dimanfaatkan untuk pembangunan yang membutuhkan dana yang tidak terlalu besar.
Selain, untuk efisiensi penggunaan anggaran, Gubernur Ansar menerapkan kebijakan Tight Money Policy, kebijakan pengetatan ikat pinggang yang pernah diterapkan mantan Presiden RI Soeharto.
“Kita harus berhemat agar agar pembangunan bisa terlaksana di tengah keterbatasan,” sebut Gubernur Ansar.
“Kita sama-sama agar APBD Kepri terus membaik. Dan saya berharap dukungan dari seluruh lapisan masyarakat,” tutup Gubernur Ansar.
Sejak 5 Mei 2024, Gubernur Kepri beserta rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna. Kunjungan hingga 9 Mei itu dimanfaatkan juga dapat bersilaturahmi bersama masyarakat.
Saat bersamaan, Gubernur Ansar mensosialisasikan pembangunan yang telah maupun yang sedang dan akan dilaksanakan. Dan di Kecamatan yang dikunjungi Gubernur sekaligus juga menyerahkan sejumlah bantuan-bantuan bagi masyarakat setempat. (**)
