suaraindonesia.media – SEOUL. Federasi Taekwondo Dunia memutuskan untuk mencopot gelar sabuk hitam taekwondo yang dimiliki Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin yang sempat mendapat gelar sabuk hitam kehormatan kini dinilai telah mencoreng nilai-nilai olahraga yang mestinya seorang olahragawan menjunjung sportiviktas dan toleransi.
Pencopotan itu karena Rusia melakukan invasi negara ke Ukraina hingga Vladimir Putin mendapatkan teguran pribadi dan beberapa sanksi lain dari lembaga dunia lainnya seperti sanksi ekonomi dan sansi olahraga internasional.
Federasi Taekwondo Dunia yang mengusung moto “Damai Lebih Berharga daripada Kemenangan”, mengutuk aksi militer Rusia di Ukraina, mengatakan “serangan brutal terhadap nyawa tak berdosa” melanggar nilai-nilai olahraga menghormati dan toleransi.
“Dalam hal ini, Taekwondo Dunia telah memutuskan untuk menarik sabuk hitam dan kehormatan ke-9 yang dianugerahkan kepada Tuan Vladimir Putin pada November 2013,” kata badan itu dalam sebuah pernyataan.
Federasi Taekwondo Dunia menyebutkan awalnya Rusia akan bergabung dengan Komite Olimpiade Internasional namun, karena pelanggaran dan sanksi tersebut membuat bendera dan lagu Rusia dilarang dibawakan dicara Taekwando Dunia.
Sebelumnya Federasi Judo Internasional juga mengatakan pada Minggu pihaknya menangguhkan status Putin sebagai presiden kehormatan dan duta besar karena konflik perang yang sedang berlangsung di Ukraina.
Organisasi olahraga lain seperti FIFA dan UEFA juga menangguhkan tim dan klub nasional Rusia dari kompetisi.
Putin telah mendemonstrasikan teknik yang mumpuni saat tampil dalam seragam seni bela diri, memproyeksikan citra kekuatan seperti yang dia miliki dalam acara-acara lain yang dipentaskan dengan hati-hati seperti dia menunggang kuda atau bermain hoki es.
Pasukan Rusia membombardir kota terbesar kedua Ukraina, Kharkiv, pada Senin, hingga ini memicu sanksi baru dari Amerika Serikat dan sekutunya sebagai bagian dari isolasi internasional Rusia.
Sementara pihak Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai “operasi khusus” yang dikatakan tidak dirancang untuk menduduki wilayah tetapi untuk menghancurkan kemampuan militer tetangga selatannya dan menangkap apa yang dianggapnya sebagai nasionalis berbahaya. (Red)
